NARAKITA, JAKARATA – Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 sebelum DPR memasuki masa reses. Dalam pidatonya, Puan menekankan pentingnya kebijakan negara yang berorientasi jangka panjang dan berpihak pada kepentingan rakyat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Rapat penutupan masa sidang digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). Selain Puan, pimpinan dewan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
“Membangun Indonesia, menjadi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, membutuhkan kebijakan dan pengelolaan negara yang diarahkan untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan Indonesia,” kata Puan dalam pidatonya.
Dalam proses pembangunan Indonesia, kata Puan, negara harus siap menghadapi berbagai tantangan yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, pembangunan nasional harus mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada dan mengantisipasi perubahan yang terjadi.
“Dalam membangun Indonesia, kita selalu akan dihadapkan pada berbagai tantangan; baik dari dalam maupun dari luar negeri; sehingga pembangunan nasional selain memiliki arah yang akan dituju juga harus dapat adaptif dan antisipatif,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan menambahkan, hasil pembangunan sering kali baru dapat dirasakan karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ia mengingatkan agar kebijakan yang dibuat saat ini harus memperhitungkan dampak kemajuan dan risiko yang dihadapi di masa depan.
Oleh karena itu, Puan menuturkan DPR RI bersama pemerintah dalam setiap merumuskan kebijakan negara di berbagai bidang seperti dalam hukum, pertahanan, pembangunan hingga anggaran selalu berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kepentingan rakyat untuk mendapatkan perlindungan, kepentingan rakyat untuk sejahtera, kepentingan rakyat untuk menjadi cerdas; dan kepentingan-kepentingan lain yang semuanya adalah kepentingan untuk Indonesia,” jelas Puan.
Pada Rapat Paripurna hari ini, DPR menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Keduanya merupakan dasar bagi pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN dan Nota Keuangan 2026.
Terkait fungsi penganggaran ini, Puan mengatakan DPR mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2026.
Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 adalah ‘Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif’ yang mencerminkan arah kebijakan prioritas nasional dan selaras dengan RPJMN 2025–2029. Puan lantas memberikan pesan-pesan soal RAPBN 2026.
“DPR RI menekankan pentingnya dukungan anggaran yang efisien, kredibel, dan berorientasi pada hasil, guna mewujudkan tema tersebut sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Selain itu, Puan mengatakan DPR juga mendorong penguatan program pembangunan di berbagai sektor strategis.
“DPR RI mendukung penguatan kebijakan dan program pembangunan yang diarahkan untuk membangun kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, ketahanan energi, transformasi digital, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” jelas Puan.
Sementara itu pada fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan pembahasan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota, dan akan melanjutkan pembahasan terhadap 21 RUU lainnya. Dalam proses legislasi, DPR dipastikan memperhatikan pentingnya keterlibatan publik.
“DPR RI berkomitmen membuka ruang yang luas bagi keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, sehingga produk legislasi yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat,” papar Puan.
Selama masa persidangan ini, lanjut Puan, DPR juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 2024 dan Semester I Tahun 2025, serta melaksanakan uji kelayakan terhadap sejumlah calon pejabat publik, termasuk Deputi Gubernur BI, Duta Besar, dan unsur pengarah penanggulangan bencana.
Sementara di bidang diplomasi parlemen, DPR menerima kunjungan delegasi dari berbagai negara dan turut menghadiri forum internasional seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus di Kamboja, dan UN High Level Political Forum di New York.
Setelah penutupan masa sidang ini, DPR akan memasuki masa reses mulai tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025. Masa reses adalah waktu bagi anggota DPR untuk melakukan kegiatan di luar gedung DPR, terutama untuk mengadakan kunjungan kerja di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengar, menyerap aspirasi rakyat, dan menyampaikan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia,” tutur Puan.
Selain mengesahkan hasil pembahasan RAPBN 2026, Rapat Paripurna DPR hari ini juga memiliki sejumlah agenda lainnya. Salah satunya adalah pengesahan hasil uji kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional.
DPR juga mengesahkan 10 UU tentang Kabupaten/Kota, pengesahan laporan hasil Pengawasan Tim Pengawas DPR RI Pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2025, dan pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang kini menjadi RUU usul atau inisiatif DPR RI. (*)
