• Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Nasional
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Internasional
  • Sirkular
  • Serba-serbi
  • Sport
    • Sepak Bola
  • Opini
Font ResizerAa
narakita.idnarakita.id
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Nasional
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Internasional
  • Sirkular
  • Serba-serbi
  • Sport
  • Opini
Search
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Nasional
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Internasional
  • Sirkular
  • Serba-serbi
  • Sport
    • Sepak Bola
  • Opini
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Terkini

PBB PHK Massal 2.800 Staf karena Krisis Keuangan, Negara Anggota Menunggak Iuran

PBB alami krisis keuangan karena banyak negara anggota tunggak iuran. Dampaknya, PBB akan mem-PHK massal 2.800 staf.

R. Izra
Last updated: Mei 31, 2025 12:28 pm
R. Izra
Mei 31, 2025
Share
4 Min Read
Ilustrasi kantor PBB dan negara-negara anggota. (iStock)
Ilustrasi kantor PBB dan negara-negara anggota. (iStock)
SHARE

NARAKITA – United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengalami krisis keuangan cukup siginifikan selama tujuh tahun belakangan.

PBB berencana memangkas anggaran hingga 20 persen dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dengan memangkas 2.800 orang staf dari total 14.000 posisi yang dibiayai anggaran rutin.

Kebijakan ini diumumkan menjelang pertengahan Juni 2025 dan berlaku untuk lebih dari 60 kantor serta lembaga di berbagai wilayah dunia.

Langkah ini diambil untuk menghadapi krisis keuangan serius yang sudah berlangsung selama tujuh tahun yang salah satunya disebabkan banyak anggota kenegaraan belum atau terlambat membayar iuran tahunan.

Dikutip dari AP News, Sabtu (31/5/2025), Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pemotongan anggaran ini akan berdampak pada sekitar 2.800 posisi dari total 14.000 posisi yang dibiayai anggaran rutin.

PHK juga akan memengaruhi berbagai sektor, seperti kantor politik dan kemanusiaan PBB, lembaga yang menangani pengungsi, kesetaraan gender, perdagangan internasional, lingkungan hidup, dan pembangunan kota.

Badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, UNRWA, juga termasuk dalam daftar.

Pengendali Anggaran PBB, Chandramouli Ramanathan, dalam sebuah memo menyebutkan bahwa PHK ini adalah bagian dari target Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk memangkas 15–20 persen dari anggaran saat ini, yakni sebesar 3,72 miliar dollar AS atau setara dengan 60,6 triliun rupiah per kurs hari ini (Sabtu, 31/5/2025).

Dalam memo tersebut, PBB menginstruksikan lembaga-lembaga yang terdampak untuk memangkas posisi berdasarkan efisiensi, dampak pekerjaan, dan menghapus fungsi yang tumpang tindih atau tidak terlalu penting.

Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif reformasi “UN80” yang diluncurkan Guterres pada bulan Maret, menjelang peringatan 80 tahun berdirinya PBB.

“Ini adalah upaya ambisius untuk memastikan PBB siap menghadapi tantangan abad ke-21 dalam mendukung multilateralisme, mengurangi penderitaan manusia, dan membangun kehidupan dan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Saya mengandalkan kerja sama Anda dalam upaya yang memiliki tenggat waktu yang ketat ini,” kata Ramanathan, dikutip dari Reuters, Sabtu (31/5/2025).

Rencana PHK tersebut harus diserahkan kepada pengendali anggaran paling lambat Jumat (13/6/2025) dan akan dimasukkan dalam proposal anggaran tahun 2026 yang akan diajukan Guterres ke Majelis Umum PBB pada bulan Desember.

Guterres membantah bahwa pemotongan ini terkait dengan pengurangan bantuan luar negeri Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ia menegaskan bahwa krisis keuangan itu sudah terjadi selama tujuh tahun terakhir karena banyak negara anggota yang tidak membayar iuran tahunan mereka, atau terlambat membayarnya.

Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar dunia diharapkan menyumbang 22 persen dari anggaran rutin PBB, sementara China, sebagai ekonomi terbesar kedua, saat ini menyumbang 20 persen.

Tahun lalu, hanya 152 dari 193 negara anggota PBB yang membayar iurannya secara penuh. Amerika Serikat termasuk dalam 41 negara yang menunggak pembayaran.

Amerika Serikat memiliki tunggakan sebesar hampir 1,5 miliar dollar AS atau setara dengan 24,4 triliun rupiah per kurs hari ini (Sabtu, 31/5/2025).

Kegagalan AS membayar iurannya juga menciptakan krisis likuiditas bagi PBB, yang diperparah oleh keterlambatan pembayaran dari China.

Kedua negara ini menyumbang lebih dari 40 persen total pendanaan PBB.

Selain itu, pemerintahan Trump telah menarik ratusan juta dollar dana sukarela, yang menyebabkan penghentian mendadak puluhan program kemanusiaan yang menurut pejabat PBB dapat mengorbankan nyawa.

Anggaran AS yang diusulkan untuk tahun mendatang juga telah mengurangi pendanaan untuk berbagai program PBB, termasuk misi penjaga perdamaian. (*)

TAGGED:pbbpbb krisis keuanganpbb phk massalphk massalphk massal pbb
Share This Article
Email Copy Link Print

T E R K I N I

Sejumlah pejabat memukul gong sebagai pembuka gelaran Munas BEM SI. Kehadiran para pejabat dalam Munas BEM SI membuat sejumlah BEM keluar dari keanggotaan BEM SI. 15 BEM kampus Jateng-DIY menuntut BEM SI kembali ke marwah. Foto:dok/ist
Berikut 7 Tuntutan 15 BEM Kampus Jateng-DIY Kepada BEM SI
Juli 26, 2025
Gambar ilustrasi Peta Provinsi Papua Barat Daya. Sebanyak 44 desa di Provinsi Papua Barat Daya belum teraliri listrik. Selain itu, puluhan lainnya belum masuk dalam jaringan telekomunikasi atau blank spot. Foto: wikipedia
44 Desa di Papua Barat Daya Belum Ada Listrik Dan Blank Spot
Juli 26, 2025
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menilai usulan Cak Imin soal Gubernur dipilih atau ditunjuk Presiden berpotensi menyalahi konstitusi. Foto: dok/ist
Usulan Gubernur Dipilih Presiden Salahi Konstitusi
Juli 26, 2025
Menpora membuka Munas BEM SI Kerakyatan di Sumatra Barat. BEM Unissula pun mundur dari keanggotaan BEM SI menyusul BEM Undip dan BEM UGM. Foto: dok/ist.
BEM Unissula Susul BEM UGM-Undip Keluar Dari Kenggotaan BEM SI
Juli 26, 2025
Gambar ilustrasi warga yang sedang memberikan suaranya dalam pemilu. Usulan Cak Imin mengenai kepala daerah dipilih atau ditunjuk presiden atau pemerintah pusat, berpotensi pada kemunduran demokrasi dan menyalahi konstitusi. Foto: dok/ist.
Cak Imin Usul, Gubernur Dipilih Presiden. Upaya Mundurkan Demokrasi?
Juli 26, 2025

Trending Minggu Ini

Cak Imin Usul, Gubernur Dipilih Presiden. Upaya Mundurkan Demokrasi?
Juli 26, 2025
‘Pangeran Tidur’ Arab Saudi Meninggal Dunia setelah 20 Tahun Hidup dalam Kondisi Koma
Juli 20, 2025
Bikin Geger! Baru Sehari Diresmikan, Koperasi Merah Putih Percontohan di Tuban Langsung Tutup
Juli 23, 2025
Damkar Memang Andalan! Hp Hilang Pelajar Cilacap Lapor Damkar, 20 Menit Langsung Ketemu
Juli 22, 2025
Tentara Bayaran Rusia Nangis-nangis Ingin Jadi WNI (Lagi)!
Juli 22, 2025

Berita Terkait

Pendidikan & Budaya

Undip Bantu Kopi Sekipan Naik Kelas Lewat Inovasi Kemasan dan Branding

T. Budianto
Ekonomi & Bisnis

Tol Bawen-Yogyakarta Ditarget Beroperasi 2026

T. Budianto
Daerah

Kemiskinan Jateng Turun Jadi 9,48 Persen, Wagub Minta OPD Tak Bekerja Sektoral

T. Budianto
Politik

Jelang Pemilu 2029, Golkar Jateng Siapkan Peta Jalan Konsolidasi

T. Budianto
narakita.id
Facebook Twitter Youtube

Narakita merupakan media kolaboratif dengan tagline “New Hope for Everyone” yang membuka ruang untuk semua ide, semua koneksi dan semua masa depan.

  • Home
  • Kantor dan Redaksi
  • Kebijakan Privasi
  • Syarat Penggunaan
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?