NARAKITA, SOLO – Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, memilih irit bicara saat dicecar soal kontroversi izin tambang nikel di Pulau Gag, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Padahal, izin usaha pertambangan (IUP) PT GAG Nikel di kawasan tersebut diterbitkan saat dirinya masih menjabat di periode pertama, tepatnya tahun 2017.
Jokowi, yang kini juga dikenal sebagai ayah dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, tampak menghindari tanggung jawab langsung. Ia menyebut urusan tambang itu hanyalah masalah teknis yang ditangani oleh kementerian.
“Di kementerian. Itu masalah teknis. Itu sudah diberikan izin sejak lama. Perpanjangannya juga di kementerian. Itu masalah teknis itu,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya, Jumat (13/6).
Pernyataan itu tak menjawab pertanyaan mendasar: mengapa tambang nikel bisa diizinkan beroperasi di wilayah konservasi laut dan hutan tropis yang selama ini dianggap jantung ekowisata Indonesia?
Soal pencemaran lingkungan yang diduga muncul akibat aktivitas tambang, Jokowi tetap memilih jalur aman. Ia menyatakan belum melihat kondisi lapangan secara langsung, seolah-olah semua kerusakan bisa dikesampingkan karena belum dilihat sendiri.
“Saya belum lihat. Tapi kalau mengganggu lingkungan, kalau perlu disetop ya setop, kalau perlu dicabut ya dicabut,” katanya.
Retorika seperti itu tidak cukup untuk menjawab kemarahan publik yang menyaksikan hutan dan laut Papua dijarah atas nama investasi. Jokowi tampak cuci tangan, menyerahkan semua urusan ke kementerian, tanpa refleksi atas keputusan strategis yang dikeluarkan di bawah pemerintahannya.
Sejarah tambang ini tidak pendek. PT GAG Nikel mendapat kontrak karya di penghujung kekuasaan Presiden Soeharto, tepatnya 19 Januari 1998. Kontrak karya generasi VII itu diteken langsung oleh Soeharto, hanya beberapa bulan sebelum lengser.
Namun satu tahun setelahnya, pemerintah mengeluarkan UU Kehutanan yang melarang penambangan di hutan lindung. Larangan itu tak bertahan lama. Pada era Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, aturan tersebut direvisi. Lewat Perppu Nomor 1 Tahun 2004 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2004, sebanyak 13 perusahaan tambang termasuk PT GAG diberi karpet merah untuk tetap menambang di hutan lindung.
Izin tambang PT GAG Nikel di Pulau Gag baru terbit resmi pada 2017, ketika Jokowi memimpin dan Ignasius Jonan menjabat sebagai Menteri ESDM. Enam tahun berselang, izin itu diperpanjang kembali pada 2023. Semua ini berlangsung tanpa banyak suara publik, sampai akhirnya ledakan kritik datang dari para pemerhati lingkungan dan warga lokal yang mulai merasakan dampak kerusakan ekosistem.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sendiri sempat menyatakan bahwa PT GAG Nikel dulunya dimiliki asing. Kini, katanya, mayoritas saham telah diambil alih oleh pihak dalam negeri. Namun apakah perubahan kepemilikan berarti kerusakan lingkungan bisa ditoleransi?
Kepulauan Raja Ampat adalah salah satu wilayah dengan kekayaan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Namun kini, keberadaannya terancam oleh kerakusan industri tambang yang didorong oleh kebijakan pusat.
Pemerintah pusat terkesan bermain dua kaki. Di satu sisi berbicara tentang konservasi dan pariwisata berkelanjutan, namun di sisi lain memberi karpet merah pada industri ekstraktif yang merusak habitat asli kawasan.
Sementara masyarakat adat dan nelayan di Pulau Gag menghadapi dilema: mempertahankan tanah dan laut leluhur atau menerima realitas tambang yang terus meluas. Suara mereka jarang terdengar di istana.
Ketika negara sibuk menyebut segala hal sebagai urusan teknis, yang tak teknis adalah kerusakan ekologi dan trauma sosial yang ditinggalkan. Pemerintah tak bisa terus bersembunyi di balik meja kementerian.
Pertanyaan yang harus dijawab Jokowi dan para penerusnya: apakah Papua hanya dipandang sebagai ladang nikel, bukan rumah bagi manusia dan alam? Jika lingkungan hancur dan rakyat menderita, siapa yang akan bertanggung jawab—atau akan semuanya kembali disebut “urusan teknis”? (*)