NARAKTIA, JAKARTA – Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ma’ruf Cahyono ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi penerimaan gratifikasi pengadaan barang/jasa di MPR.
Ma’ruf Cahyono merupakan putra daerah dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), yang menjabat sebagai Sekjen MPR dari tahun 2016 hingga 2023.
Putra Banyumas yang dikenal sebagai ‘sang pemikir’ itu terjerat kasus korupsi penerimaan gratifikasi pada pengadaan barang/jasa periode 2019-2021.
“Pada perkara ini KPK telah menetapkan tersangka dengan inisial MC (Ma’ruf Cahyono) selaku Sekjen MPR RI periode 2019 sampai dengan 2021,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).
Budi menyebutkan, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, yakni Andi Wirawnyang berprofesi sebagai wiraswasta dan Jonathan Hartono yang merupakan seorang karyawan swasta.
Namun, Andi meminta penjadwalan ulang atas pemeriksaan tersebut.
“Saksi 2 (Jonathan) didalami terkait dengan investasi yang dilakukan oleh tersangka,” ungkap Budi.
Sebelumnya diberitakan, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengadaan di MPR RI.
Sekjen MPR RI Siti Fauziah juga sudah menegaskan bahwa kasus yang tengah diusut KPK itu merupakan perkara lama yang terjadi pada rentang waktu 2019-2021.
Dia juga memastikan tidak ada keterlibatan unsur pimpinan MPR, baik yang lama maupun yang saat ini menjabat.
Selain itu, menurut Siti, kasus tersebut merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan sebelumnya yang saat ini naik menjadi penyidikan.
“Perlu kami tegaskan bahwa kasus tersebut merupakan perkara lama yang terjadi pada masa 2019 sampai dengan 2021,” kata Siti Fauziah dalam keterangan tertulis, Minggu (22/6/2025).
“Dalam hal ini, tidak ada keterlibatan pimpinan MPR RI, karena perkara tersebut merupakan tanggung jawab administratif dan teknis dari sekretariat, dalam hal ini Sekretaris Jenderal MPR RI pada masa itu, yaitu Bapak Dr. Ma’ruf Cahyono, SH, MH,” lanjutnya.
Dia mengatakan, seluruh proses yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi itu telah dan akan sepenuhnya diserahkan kepada KPK.
“MPR RI menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Siti.
Gagal maju Pilkada Banyumas 2024
Alumnus Fakulutas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed) Purwokerto itu sempat meramaikan kontestasi Pilkada Banyumas 2024.
Ma’ruf Cahyono sempat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Banyumas dengan manggandeng Yulianti, pada detik-detik terakhir pendaftaran.
Pasangan ini diusung oleh Partai Nasionalis Demokratis (Nasdem) dan sejumlah parpol nonparlemen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Garuda, dan Hanura.
Namun, keduanya gagal lolos menjadi penantang Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti, karena berkas pendaftarannya dianggap tak lengkap oleh KPU. (*)