NARAKITA, JAKARTA – Operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang Sumatera Utara. Bukan di Medan seperti kabar awal yang beredar, melainkan di Mandailing Natal, tim KPK menyergap sejumlah pihak yang diduga terlibat korupsi dalam proyek jalan nasional.
Operasi tangkap tangan (OTT) itu dilakukan pada Kamis malam, 26 Juni 2025. Kegiatan berlangsung tanpa banyak suara, namun hasilnya mengejutkan: enam orang langsung diamankan dan dibawa ke Jakarta.
“Benar, bahwa pada Kamis malam, 26 Juni 2025, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya pada Jumat (27/6/2025).
Pernyataan ini sekaligus meluruskan kabar sebelumnya yang menyebutkan OTT terjadi di Kota Medan. Lokasi penangkapan justru berada di wilayah yang jarang disorot, namun menyimpan potensi besar praktik korupsi.
“Sampai saat ini, KPK telah mengamankan enam orang dan malam itu juga langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” lanjut Budi.
Dari hasil penyelidikan awal, kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan dan preservasi jalan nasional yang berada di bawah naungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara.
“Kegiatan tangkap tangan ini terkait proyek pembangunan jalan di PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara,” kata Budi menambahkan.
Sejumlah barang bukti dikabarkan turut diamankan dalam penyergapan, termasuk dokumen proyek dan indikasi aliran dana. Namun, KPK belum menyampaikan secara terbuka detail mengenai barang bukti maupun nama-nama yang ditangkap.
KPK menyatakan bahwa identitas lengkap pihak-pihak yang diamankan serta konstruksi perkara akan diumumkan setelah pemeriksaan pendahuluan selesai dilakukan.
“Siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dan bagaimana konstruksi perkaranya akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya,” jelas Budi.
Penangkapan ini menambah daftar panjang OTT KPK yang menyasar proyek infrastruktur di daerah. Dalam banyak kasus sebelumnya, proyek jalan kerap menjadi titik rawan terjadinya praktik suap dan mark-up anggaran.
Meski dilakukan di luar pusat perhatian, KPK memastikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah akan tetap berjalan di seluruh wilayah Indonesia.
Hingga Jumat siang, pemeriksaan terhadap enam orang tersebut masih berlangsung di Gedung Merah Putih. Tim penyidik mendalami peran masing-masing dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek.
Lembaga antirasuah itu juga mengindikasikan bahwa kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat masih terbuka. Jika ditemukan cukup bukti, proses lanjutan termasuk penetapan tersangka akan diumumkan dalam waktu dekat.
Proyek jalan yang menjadi objek kasus ini diketahui bernilai besar dan strategis dalam mendukung konektivitas wilayah Sumatera Utara. KPK tengah menelusuri apakah proses lelang dan eksekusi proyek dilakukan sesuai aturan atau telah disusupi kepentingan pribadi.
Dengan jalannya pemeriksaan intensif, lembaga antirasuah ini berharap dapat membongkar pola-pola permainan anggaran yang masih kerap terjadi, terutama di proyek-proyek fisik skala besar.
KPK belum menyampaikan apakah dalam waktu dekat akan dilakukan penggeledahan tambahan atau pemanggilan terhadap saksi-saksi lainnya yang terlibat dalam proses proyek tersebut.
Pemeriksaan terhadap dokumen proyek dan transaksi keuangan juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pendalaman alat bukti. KPK menekankan bahwa langkah ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan anggaran publik.
Dengan disergapnya enam orang di Mandailing Natal, KPK kembali mengirimkan pesan kuat bahwa pengawasan terhadap proyek-proyek daerah akan terus dijalankan tanpa pandang lokasi.
Lembaga ini juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan rekanan proyek untuk mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas.
Perkembangan selanjutnya dari hasil OTT ini akan diumumkan secara resmi oleh KPK dalam waktu dekat, termasuk status hukum dari keenam orang yang saat ini masih diperiksa. (*)